Hak Cipta di Indonesia

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, hak cipta diartikan sebagai "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Dalam Pasal 2, disebutkan mengenai fungsi dan sifat hak cipta, bahwa:

1.    Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembata san menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.    Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Untuk itu, beberapa hak yang  tercakup dalam hak cipta:

1. Hal di Dalam Hak Cipta - Hak Eksklusif

Pada umumnya hak eksklusif diberikan kepada pemegang hak cipta. Hak yang dimiliki adalah sebagai berikut:

• hak untuk membuat salinan atau melakukan reproduksi dari reproduksi ciptaan serta menjual hasil salinan tersebut.
• hak untuk melakukan impor dan ekspor ciptaan,
• hak untuk menciptakan karya turunan atau mengadaptasi ciptaan
• hak untuk menampilkan atau memamerkan ciptaan pada publik.
• hak untuk menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Dalam hal ini  anya pemegang hak ciptalah yang boleh melakukan hak cipta tersebut. Yang artinya pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Hak eksklusif ini berlaku juga di Indonesia. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, diatur pula mengenai "hak terkait" yang berkaitan dengan hak cipta, serta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku karya seni, seperti  pemusik, aktor, penari. Begitu pula dengan produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing. 

2. Hak di Dalam Hak Cipta - Hak Ekonomi dan Hak Moral

Telah banyak negara yang mengakui adanya hak moral dari pencipta suatu ciptaan yang sesuai dengan penggunaan. Pada umumnya, hak moral dalam hak cipta ini dimaksudkan agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan pencipta. Selain itu, agar pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta dari ciptaan tersebut.

Hak moral sendiri merupakan hak yang melekat pada pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran), serta tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Misalnya pada pencantuman nama pencipta pada ciptaan, meskipun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral ini diatur pada pasal 24–26 mengenai Undang-undang Hak Cipta. Sedangkan hak ekonomi sendiri merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan dari ciptaan.

Perlindungan Hak Cipta

Di Indonesia, seringkali terjadi kasus-kasus mengenai pelanggaran hak cipta. Kasus itu kemudian masuk ke meja hijau, namun seringkali permasalahannya tampak mengambang. Sebenarnya, perlindungan hak cipta sendiri telah ada sejak zaman dahulu, serta merupakan ide yang berasal dari ideologi kapitalisme. Pada 1883, negara-negara kapitalis–industri telah membuat konvensi Paris dan konvensi Bern pada tahun 1886, mengenai perlindungan hak cipta. 

Dari konvensi tersebut terbentuknya beberapa kesepakatan yang jumlahnya tidak kurang dari 20 kesepakatan. Setelah itu, dibentuklah Lembaga Internasional untuk hak cipta yang bernama WIPO (World Intellectual Property Organization). Tugas dari WIPO adalah mengontrol dan menjaga kesepakatan tersebut.

Di tahun 1995, WTO telah mengesahkan adanya perlindungan hak cipta. WIPO menjadi salah satu bagiannya. WTO memberi syarat kepadan negara-negara yang ingin bergabung dengannya, untuk terikat dengan perlindungan hak cipta. Selain itu, negara-negara tersebut juga harus membuat undang-undang terkait untuk mengatur perlindungan hak cipta.

Negara-negara itu melegalisasi Undang-undang Hak Cipta serta harus memberikan hak kepada tiap individu untuk melindungi hasil ciptaannya, dan melarang orang lain memanfaatkan ciptaan tersebut kecuali dengan izinnya. Hak ini harus dijaga negara, serta memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya dengan sanksi penjara puluhan tahun. Baik ketika (penciptanya) masih hidup atau telah meninggal.    

Setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda dalam menentukan bagaimana dan bilamana sebuah karya berhak mendapatkan hak cipta. Di negara Indonesia, ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah

• buku
• program komputer
• pamflet
• perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan
• ceramah
• kuliah
• pidato
• alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
• lagu atau musik dengan atau tanpa teks
• drama
• drama musikal
• tari
• koreografi
• pewayangan
• pantomim
• seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan)
• arsitektur
• peta
• seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat)
• fotografi
• sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri).
• Termasuk juga ciptaan hasil pengalihwujudan, misalnya terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, serta database yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Semua itu tercantum dalam UU 19 tahun 2002 pasal 12.

Di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-undang no 19 tahun 2002, bab XIII bahwa kasus pelanggaran hak cipta pada umumnya terancam hukuman penjara paling singkat satu bulan, dan paling lama tujuh tahun. Hukuman itu bisa disertai maupun tidak disertai denda, dengan jumlah minimal satu juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah.

Sementara itu, ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta beserta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut akan diambil dirampas oleh Negara dan kemudian akan dimusnahkan.

http://www.anneahira.com/hak-cipta.htm

Asosiasi Hak Cipta di Indonesia

Asosiasi Hak Cipta di Indonesia antara lain:

KCI : Karya Cipta Indonesia

ASIRI : Asosiasi Industri Rekaman Indonesia

ASPILUKI : Asosiasi Piranti Lunak Indonesia

APMINDO : Asosiasi Pengusaha Musik Indonesia

ASIREFI : Asosiasi Rekaman Film Indonesia

PAPPRI : Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia

IKAPI : Ikatan Penerbit Indonesia

MPA : Motion Picture Assosiation

BSA : Bussiness Software Assosiation

YRCI : Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta